Projo Minta SBY Tarik RUU Pilkada

Benny Rachmadi - Ribut-ribut UU PilkadaSurabaya, Bhirawa
Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pilkada yang mengarahkan dikembalikan ke DPRD kian kencang. Kini, kelompok sukarelawan Pro Jokowi (Projo) juga mulai terang-terangan melakukan penolakan terhadap RUU tersebut karena dinilai sebagai pemasungan demokrasi dan merampas hak-hak rakyat.
“SBY selaku presiden harus menarik pembahasan RUU Pilkada karena seluruh elemen masyarakat semuanya menolak. Presiden memiliki hak, RUU ini kan inisiatifnya dari pemerintahan SBY,” tegas Wakil Ketua Umum Projo(Pro Jokowi), Madchan HR saat tiba di Surabaya, Minggu (14/9).
Sebelumnya, relawan Projo telah menggelar jumpa pers di Restoran Waroeng Daun, Jl. Cikini Raya, Jakpus untuk menyampaikan sikap tersebut. Bagi Madchan, SBY memiliki posisi nilai tawar untuk menengahi polemik ini. Selain sebagai kepala pemerintahan yang mengajukan RUU itu ke DPR-RI, lanjut dia, SBY merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD). Demokrat sebagai fraksi terbesar di DPR seharusnya menjadi penyeimbang, dan bukan malah sebagai pemberat.
“Lagian, yang mengajukan RUU itukan pemerintah. SBY sebagai kepala pemerintah kan bisa menarik usulan RUU itu agar tidak dibahas di dewan,” pinta pria yang berhasil menggalang relawan Projo di Jatim ini.
Projo menilai wacana Pilkada oleh DPRD yang kencang digulirkan oleh Koalisi Merah Putih sebagai politik balas dendam yang sarat akan penjegalan. Jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, pemimpin daerah disebut akan menjadi budak DPRD dan pelayanannya hanya untuk Dewan, padahal dalam demokrasi rakyat adalah yang paling berhak untuk dilayani.
“Terstimoni kepala daerah pilihan yang menolak Pilkada DPRD, mereka setelah dipilih langsung punya tanggung jawab moral terhadap rakyat. Beda kalau dipilih dari DPRD,” jelas Madchan.
Terkait argumen yang menyatakan ongkos Pilkada langsung mahal, menurut pria asal Jawa Timur ini, hal tersebut bisa ditekan dengan sistem pemilu serentak. “Demokrasi ini harganya mahal. Kalau ini dilaksanakan serentak di seluruh Indoneisa bisa menekan ongkos,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa bahwa keberadaan Projo sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo diarahkan menjadi Ormas. Arahan tersebut disampaikan dalam Kongres Projo di Jakarta pada 23 Agustus 2014 lalu. Diharapakan, ke depan Projo sebagai Ormas bisa mengawal setiap kebijakan pemerintahan Jokowi. [cty]

Rate this article!
Tags: