Pilkada Tak Langsung, Belenggu Kebebasan Rakyat

siap bosOleh:
Nur Cholissiyah, SPd
Mantan Ketua KOHATI-HMI Cabang Bojonegoro,Guru SMP negeri 3 Kedungadem , Bojonegoro, JawaTimur.

Demokrasi menjadikan kedaulatan rakyat di atas segalanya.  Keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi mutlak adanya. Ketika proses demokrasi dalam tataran pelaksanaannya sudah memangkas  keterlibatan rakyat, maka yang muncul adalah otoritarian kelompok. Mengapa  demikian ? Kalau kita lihat pembelajaran demokrasi bangsa ini dari rezim ke rezim nyaris berubah baik kulit maupun isinya.
Noda Kebebasan Rakyat
Perubahan demokrasi ini muncul  ketika kepentingan rakyat ternodai dengan kepentingan kelompok atau kepentingan penguasa. Kalau kita  lihat jalannya  demokrasi dari awal kemerdekaan diwarnai perbedaan berbagai  faham pemikiran baik yang sesuai dengan jati diri kita sampai  faham-faham sekuler hadir  mewarnai pentas perpolitikan di Indonesia. Rakyat Indonesia yang pada masa itu masih labil bahkan trauma akibat penjajahan sangat mudah dicekoki faham-faham sekuler tersebut.  Berlangsungnya era multipartai, menandakan semua faham datang tumplek blek di negara ini. Sehingga gesekan-gesekan kepentingan partaipun tidak mampu dihindarkan. Sampai puncaknya terjadinya G 30 S PKI, sehingga  suara  rakyatpun hadir  untuk menumbangkan rezim penguasa pada masa itu.
Kemudian datang era orde baru. Orde baru hadir menjadi rezim yang dikenal otoriter. Rezim ini dianggap membungkam kebebasan asasi rakyat. Kemudian setelah 32 tahun, rezim  yang lama berkuasa inipun tumbang. Karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hak asasi. Lagi-lagi kebebasan rakyat terbelenggu oleh penguasa. Sehingga rakyatpun berdaulat . Ini ditandai terjadinya gelombang demonstrasi luar biasa pada tahun 1998  oleh mahasiswa. Dan pada akhirnya menurunkan penguasa orde baru.  Lantas  muncul lagi era reformasi, berbagai pemikiran demi terwujudnya   demokrasi yang matangpun muncul. Sampai pada akhirnya muncul gagasan pemilihan presiden langsung diikuti pemilihan Kepada Daerah langsung dipilih oleh rakyat.
Gagasan ini muncul dengan alasan agar rakyat lebih diberi kebebasan memilih siapa yang menjadi pemimpinnya. Karena  dengan asumsi bahwa esensi demokrasi adalah kebebasan memilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan hidup layak, kebebasan . Kesamaam perlakuan  dimuka hukum dan lain sebagainya. Dan ketika kebebasan-kebebasan tersebut tersumbat maka yang terjadi sebuah bentuk pengekangan terhadap hak asasi rakyat. Dan berindikasi  mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.
Meneropong RUU Pilkada
Proses pengesahan RUU Pilkada  yang sedianya akan disahkan pada tanggal 25 September 2014 nanti  menuai prokontra. Salah satu faktor penyebab yang fundamental adalah kuatnya keinginan elit politik yang tergabung dalam koalisi merah putih untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali. Bila ini terjadi, maka pengesahan RUU Pilkada nanti sekaligus menjadi era berakhirnya  kebebasan memilih bagi  rakyat. Kebebasan dalam memilih sosok kepala daerah yang sesuai dengan kehendak hati rakyat. Ini mengindikasikan bahwa ruh demokrasi yakni kebebasan memilih rakyat akan tercerabut dari akarnya. Sebab yang berhak memilih Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Daerah Tingkat I   menjadi kewenangan para anggota DPR sesuai tingkatannya. Keterlibatan rakyat menentukan pilihan kepala daerah akan hilang.
Disisi lain kalau kita lihat  kegiatan keterlibatan  langsung rakyat dalam memilih pemimpinnya hanya bisa kita jumpai pada beberapa moment tertentu. Yakni momen Pilkada, disamping Pilkades,  Pileg dan Pilpres tentunya.  Kalau mereka berdalih bahwa proses Pilkada itu memakan biaya banyak. Itu sesuatu yang kita nilai lumprah karena pesta demokrasi adalah pesta rakyat, wajar saja kalau rakyat menggunakan uangnya untuk menyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan hati nuraninya. Biaya tersebut tidak sebanding dengan besarnya uang negara yang dimark up para pejabat dan para anggota legislatif  dari tingkat daerah sampai tingkat pusat.
Selain itu pihak yang menyatakan sepakat terhadap RUU Pilkada berdalih bahwa ketika pemberlakuan RUU Pilkada adalah merupakan bentuk solusi dari kasus-kasus kekerasan dan kriminal yang terjadi pasca Pilkada, selain itu maraknya kasus- kasus korupsi yang dilakukan Kepala Daerah, menjadi penyebab pemulihan modal  untuk pembiayaan Pilkada bagi pencalanonanya.
Kalau kita cermati, munculnya kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh  sebagian kecil oknum masyakat  pasca Pilkada bukan ansih  murni kekecewaan dari kekalahan. Akan tetapi muncul  berawal dari mentalitas calon kepala daerah dan tim suksesnya selama melakukan upaya pemenangan  dengan politik uang. Indikasi kekecawan sangatlah banyak kalau kita urai satu persatu, baik karena janji-janji yang tidak ditepati, ketidaksaman pembagian uang, dan lainya sebagainya.
Lain halnya ketika proses pemilihan  calon Kepala Dearah itu bersih. Artinya tidak ada indikasi politik uang. Munculnya kekecawaan bagi pihak yang kalah wajar-wajar saja, dan bisa dieliminir dan  karena tidak ada yang merasa dengki, hasut atau bahkan fitnah dikarenakan uang. Karena politik uang itu dinilai kotor. Sebab  uang akan menutup sebuah kebenaran hakiki dalam melihat sosok pimpinan yang benar-benar jujur dan kompeten. Serta akan menujukkan kredibilitas pemimpin itu akan turun dimata rakyat.
Pemberlakuan Pilkada tak langsung dengan melewati DPRD akan meyuburkan politik uang dikalangan Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bukan tidak mungkin yang muncul kemudian adalah politik dagang sapi seperti era orde baru akan muncul lagi.  Posisi  terhormat Kepala Dearah akan diperjual belikan oleh masing-masing fraksi di lembaga legislatif ini. Sehingga otoritarian kelompok menjadi hal yang tak terelakkan lagi. Berbagai hal negatif yang ingin  dibrantas di era reformasi  seperti koncoisme, kroniisme,nepotisme, kolusi,  akan tumbuh subur bak jamur dimusim hujan.  kewenangan DPR menjadi sangat besar. Tentunya proses pemilihannya akan diwarnai dengan berbagai kepentingan kelompok orang orang di sekitarnya.   Sehingga bagaimanakah rakyat dalam  melihat ini? Tentunya rakyat tidak berdaya  melihat fenomene ini. sebab mereka bukanlah kroni anggota dewan yang terhomat, mereka bukanlah saudara ,anak, cucu, keponakan penguasa, mereka hanya kaum lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa.
Pelaksanaan Pilkada tak langsung menjadikan otoritas  DPR semakin kuat. Otoritas ini tentunya ketika tidak mampu dilaksanakan dengan jujur, akan menumbuhkan penyelewengan-penyelewengan. Dan bukan hal yang tidak mungkin akan membelenggu kebebasan rakyat dalam pemilih Bupati dan Gubernur. Karena perlu dipahami bersama bahwa rakyat hanya berharap sebuah tatanan pemerintahan  yang bersih, jujur dan adil diatas keterlibatnya dalam memilih Kepala Daerah. Semoga!

                                               ——————————- *** ——————————–

Tags: