Pemkab Probolinggo Janjikan Layanan Prima 11 Puskesmas

imagesProbolinggo, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar Launching pelayanan Puskesmas terbaik dan penandatanganan janji perbaikan layanan serta rekomendasi  perbaikan pelayanan pada 11 Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo, yaitu Puskesmas replikasi program United States Agency for International Development (USAID) kinerja.
Sebanyak 11 Puskesmas di Kabupaten Probolinggo di ikrarkan janji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik itu dokter, perawat, bidan dan bagian lainnya yang tergabung dalam pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas.
Setelah bekerjasama dengan Tim Program Kinerja – USAID dan PT.YTL, banyak hal yang menjadi terobosan baru guna mendukung mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, serta  Fasilitator Daerah yang membidangi MSF (Multy Stakeholder Forum), bahwa kegiatan tersebut merupakan perbaikan janji pelayanan publik KIA yang sebelumnya masih terdapat janji-janji pelayanan yang belum terealisasi serta penyusunan draft rekomendasi terkait pelayanan publik. Hal ini diungkapkan Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana, Kamis 18/9.
Keinginan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja melalui penandatangan rekomendasi ini, di pandang sebagai momen yang sangat tepat yang diharapkan bagi penyelesaian setiap tahapan pelaksanaan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
“Beberapa tahap pembahasan telah dilakukan antara pihak Pemkab dan DPRD Kabupaten Probolinggo, sebagaimana guna untuk lebih dapat menfasilitasi bagi setiap perkembangan yang ada, perjuangan yang tak kenal lelah ini kita lakukan selain sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat luas,”ungkapnya.
Keberadaan naskah rekomendasi ini natinya juga bisa dijadikan sebagai landasan pijak yang kuat bagi pihak Eksekutif dan Legislatif untuk mengoreksi peningkatan kinerja Puskesmas ke depan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan sangat tergantung dari kemampuan atau kompetensi, dan kekompakan lembaga eksekutif – legislatif dan semua stakeholder lainnya, khususnya dalam ketepatan memilih terhadap prioritas – prioritas program pembangunan, serta bagaimana manajemen pemerintahan dapat berjalan lancar dan baik.
“Hasil yang ingin dicapai saat ini tidaklah terjadi dengan sendirinya, justru perlu suatu proses yang memakan waktu cukup panjang dan bertahap dengan memilih sasaran yang jelas dan harus dicapai guna menjadi landasan untuk memasuki tahapan berikutnya,”sebut bupati Tantri.
Dengan ditandatanganinya perjanjian kesepakatan bersama ini, lanjutnya, bukan berarti tugas kita telah berhenti sampai disini. Yang menjadi tugas kita sekalian selanjutnya adalah bagaimana kita benar – benar dapat mewujudkannya dan membuktikan perbaikan kinerja secara nyata, sebab perbaikan dan upaya peningkatan ini tidak bisa hanya melalui hitam diatas putih belaka tanpa ada suatu tindakan yang riil sebagaimana berpedoman pada setiap kebijakan yang termaktub dalam setiap bunyi klausul yang ada. Tentunya dalam hal ini diperlukan peran aktif terutama bagi  instansi yang bersangkutan dalam mengimplementasikannya, tambahnya. (wap)

Tags: