Pakde Karwo Minta Agar Indonesia Incorporated Diprioritaskan

Pakde Karwo saat memaparkan gagasannya di hadapan pengurus APPSI di Convention Center Manado, Selasa (23/9).

Pakde Karwo saat memaparkan gagasannya di hadapan pengurus APPSI di Convention Center Manado, Selasa (23/9).

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim mendesak agar dalam pertemuan seluruh anggota APPSI (Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia) pada 6 Oktober  nanti mengagendakan bahasan utama soal Indonesia Incorporated. Agenda ini penting dibahas untuk persiapan Indonesia masuk Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015 mendatang.
“Saya kira ini penting bagi kita untuk membentuk konektiviti antar provinsi, sehingga kebutuhan perekonomian dalam negeri kita penuhi dulu sebelum ada serangan dagang dari luar yang tidak bisa kita bendung,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum bersemangat dalam rapat pengurus APPSI yang digelar usai sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-50 di Convention Center Manado, Selasa (23/9).
Rapat khusus pengurus inti ini dihadiri oleh 8 gubernur, yaitu Sulut selaku tuan rumah, Sulsel, Sulbar, Jawa Timur, Jawa Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan yang diwakili dari Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Rapat membahas rencana penyampaian konsep rekomendasi untuk Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Yang tidak kalah penting usulan Pakde Karwo, panggilan karibnya, dalam pertemuan itu adalah permasalahan energi dan bahan tambang harus dibenahi karena bagi daerah yang ketempatan tambang tersebut harus mendapatkan golden share. “Di samping itu kita minta agar ada domestic obligation, keperluan gas dalam negeri harus terpenuhi dulu baru sisanya kita jual keluar. Karena kebutuhan industri ke depan memerlukan pasokan gas yang banyak,” lanjutnya.
Menanggapi berbagai keluhan provinsi soal sulitnya investasi ke daerah, Pakde Karwo memberikan alternatif pemikirannya agar untuk PMA yang mau berinvestasi ke suatu provinsi cukup diurus izinnya di provinsi tujuan. “BKPM supaya menyerahkan kewenangannya ke provinsi, pemerintah pusat terkait investasi cukup memberikan standar dan prosedur saja. Jangan semuanya ditarik ke Jakarta, sampai notaris perjanjiannya ditarik ke Jakarta segala, padahal kegiatannya di provinsi,” ujar Pakde yang diamini oleh Gub Sulut, Jabar dan Gorontalo.
Di bagian lain Pakde Karwo minta kepada para pengurus APPSI agar bersama-sama mengkritisi Bank Indonesia agar kredit lunak Bank Indonesia bisa landing ke masyarakat. Negara-negara seperti Malaysia dan Thailand bank sentralnya diizinkan untuk melakukan kredit dengan bunga murah untuk mengungkit UKM. “Di kita nggak bisa seperti itu karena ada pasal pengikat, bahwa BI tidak boleh memberikan kredit murah seperti zaman dulu,” katanya.
Rencananya dalam waktu dekat ini, para gubernur se-Indonesia akan memberikan penghargaan kepada Presiden SBY atas prestasi dan dedikasinya selama 10 tahun pemerintahannya. “Kalau biasanya kita mendapat penghargaan dari presiden, nanti pada saatnya para gubernur menandatangani penghargaan untuk presiden. Gantian kita yang memberi apresiasi kepada presiden,” ujar Gub Sulsel Yasin Limpo selaku Ketua APPSI usai rapat pengurus inti di Manado. [tis,hms]

Tags: