Memaknai Demokrasi Gotong – Royong

Nur Qomara, S.Ag-1Oleh :
Nur Qomar, S.Ag
Guru SMK NU Lamongan

SECARA tidak sadar, kita sekarang ini sedang masuk di wilayah yang disebut nihilisme demokrasi. Apa itu? Seperti kata Cornel West dalam Democracy Matter (2004), demokrasi yang dilakukan secara berlebihan menciptakan nihilisme demokratik, yakni praktik demokrasi yang diwarnai strategi kebohongan, manipulasi, dan kepalsuan yang dikemas lewat jargon-jargon.
Semua persoalan bangsa seolah dapat diselesaikan secara lewat jargon-jargon. Atas nama demi perubahan, banyak orang kemudian terbius oleh jargon-jargon. Padahal, persoalannya tidak sesederhana seperti yang diucapkan. Maka, selazimnya akibat pengaruh bius, ia tak akan bertahan lama. Ketika pengaruh bius berakhir, banyak orang akan kembali pada realitasnya sehari-hari.
Demokrasi yang sejatinya dibangun untuk kesejahteraan rakyat akhirnya terhenti dalam aktivitas perebutan kekuasaan, berbagi-bagi jatah kursi di kekuasaan, melenceng dari tujuan utamanya. Ini akibat ketika politik dijadikan panglima. Politisasi terjadi di segala aspek kehidupan.
Demokrasi hanya dilihat sebagai bentuk perbedaan pendapat, perbedaan kubu antara kawan dan lawan, bukan menggunakan pendekatan saling bermitra sebagaimana inti sari ideologi bangsa kita, yakni gotong royong. Benar bahwa demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan. Demokrasi kemudian kita maknai sebagai kekuasaan rakyat. Tetapi, apakah iya harus diartikan bahwa rakyat dilibatkan hanya untuk memperebutkan kekuasaan? Untuk apa kekuasaan itu diperebutkan kalau bukan untuk kesejahteraan rakyat?
Bandingkan dengan konsep demokrasi gotong-royong. Nilai-nilai kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan di tangan rakyat, itu sebenarnya ada pada demokrasi gotong-royong yang sejak berabad-abad silam sudah ada dalam masyarakat Indonesia, yang oleh Bung Hatta disebutnya sebagai demokrasi desa, jauh sebelum kedatangan konsep dari luar, yakni konsep feodal dan konsep liberal.
Demokrasi gotong-royong itu sudah ada pada masyarakat desa Indonesia jauh sebelum masuk konsep feodal. Tetapi, karena feodalisme ini juga telah bercokol sejak berabad-abad silam, banyak orang menyebutnya sebagai konsep bangsa kita. Padahal bukan. Konsep feodal, yang membedakan masyarakat berdasarkan kelas, lahir seiring dengan kedatangan bangsa luar yang kemudian mengepung konsep gotong-royong. Seperti juga pernah dikemukakan Bung Hatta, sistem demokrasi gotong-royong itu lambat laun dijepit oleh kekuasaan feodal. Karenanya, demokrasi gotong-royong tidak dapat berkembang, bahkan makin tenggelam.
Pada tulisannya tahun 1930-an Bung Hatta menyebutkan ada tiga ciri pokok demokrasi gotong-royong. Pertama adanya cita-cita rapat. Cita-cita rapat ini sudah hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia, dari zaman dahulu hingga sekarang. Rapat berarti tempat rakyat banyak atau utusan rakyat untuk bermusyawarah atau mufakat atas berbagai persoalan yang menyangkut orang banyak.
Robert Dahl menyebutkan bahwa demokrasi adalah sikap pemerintah terhadap kehendak rakyatnya. Dalam kancah kebangsaan dab bernegara, belakangan timbullah istilah demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan, dan demokrasi sebagai jati diri suatu bangsa. Ada pula muncul istilah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Repubik Indonesia.
Bagaimana dengan praktik berdemokrasi di Indonesia? Salah satu sila dalam Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. Ada dua cara untuk membuat kebijaksanaan atau satu keputusan. Yaitu dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kata sepakat. Kata sepakat tentu diambil dengan memperhatikan suara atau aspirasi mayoritas dan minoritas.
Itu sebabnya, dalam demokrasi Pancasila tidak dikenal istilah diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ketika mayoritas berkuasa, kelompok minoritas akan mendapat pengayoman hingga dapat hidup berdampingan. Hal itu sejalan dengan ajaran Rahmatan lil alamin yang dibawa Nabi Muhammad.
Dulu, saat masih diajarkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), para siswa di sekolah maupun di kampus-kampus diajarkan pendidikan berperilaku atau berbudi pekerti. Di situ terdapat ajaran untuk saling menghormati satu sama lain, menghormati perbedaan, tapi perbedaan itu jangan diterapkan dengan cara memaksakan kehendak. Pelajaran lainnya adalah sikap tenggang rasa. Namun, kini, dalam praktiknya, sikap tenggang rasa itu sudah mulai luntur atau sirna di kalbu masyarakat. Terbuktinya, masih banyak anak muda yang gagah perkasa enggan memberikan tempat duduknya di kereta atau angkutanumum kepada para orang tua (lansia), ibu hamil, dan yang membawa anak-anak.
Dalam alam demokrasi sekarang ini, setiap orang dilindungi hak pribadinya, termasuk untuk menyamaikan gagasan, aspirasinya, serta berperan dalam setiap pengambilan keputusan. Di balik hak itu, tentu ada kewajiban. Setiap individu juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan atau mengikuti kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan bersama.
Sistem rapat itu dapat kita temui dalam sistem sosial di desa-desa di Jawa, Bugis, Minangkabau, dan lain-lain. Bahkan, di zaman dahulu, sistem pemerintahan desa juga mengenal sistem pengadilan sendiri, yakni pengadilan kolektif.
Kedua, adanya hak massa protes, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara terbuka terhadap segala peraturan yang dianggap tidak adil. Hak protes ini sudah hidup di tengah rakyat Indonesia sejak lama. Di zaman Majapahit, misalnya, ada tradisi pepe atau berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa.
Ketiga, adanya tolong-menolong dan kolektivisme. Masyarakat Indonesia tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi. Kata Bung Hatta, masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada semangat tolong-menolong dan gotong royong. Pekerjaan-pekerjaan besar seperti membangun rumah atau turun ke sawah, dikerjakan secara gotong royong.
Demokrasi khas Indonesia ini menggabungkan antara demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi. Tetapi, setelah kemunculan demokrasi dari luar, kenapa kita memaknai demokrasi hanya untuk memperebutkan kekuasaan?

                                                               ——————– *** ——————–

Rate this article!
Tags: