Kemendagri Larang RAPBD 2015 Dibahas Ulang

APBDDPRD Surabaya,Bhirawa
Wacana pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 dari awal yang digulirkan sejumlah anggota DPRD Surabaya utamanya dari fraksi PDIP, akhir batal terwujud. Karena hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapatkan jawaban bahwa anggota dewan baru hanya cukup melanjutkan, artinya tidak bisa dilakukan pembahasan dari awal.
Informasi ini diperoleh dari Wakil ketua DPRD Surabaya Dharmawan alias Aden yang mengatakan bahwa sesuai hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemendagri meminta agar pembahasan RAPBD tidak dimulai dari awal. Itu artinya, anggota dewan yang baru tinggal melanjutkan pembahasan yang belum selasai.
“Kita sudah konsultasi ke Kemendagri. Kemungkinan besar tidak ada perubahan,” kata Aden, sapannya. Selasa (23/9).
Menurut Aden, dalam konsultasi yang juga diikuti oleh Ketua DPRD Armuji, Wakil Ketua Masduki Toha dan Ratih Retnowati itu, Kemendagari beralasan pembahasan RAPBD sudah menjadi keputusan dalam rapat paripurna oleh anggota dewan lama.
“Yang saya dengar kemungkinan adanya perubahan sangat kecil. Memang masih ada celah, tapi itu dalam kondisi yang darurat. Tapi darurat seperti apa? itu yang saya lupa,” lanjutnya.
Namun jika dirinya disuruh memilih, Aden mengaku lebih senang jika RAPBD Surabaya 2015 dibahas mulai awal, karena 30 anggota dewan dari total yang berjumlah 50 adalah merupakan wajah baru.
“Kita inginnya ada perubahan. Kalau tidak kita (dewan baru) kan hanya mengesahkan saja. Padahal kita belum tahu isi dari RAPBD tersebut,” tandas politisi dari Partai Gerindra ini.
Ditanya respon ketua DPRD terhadap penjelasan dari Kemendagri pada waktu itu, ia enggan menjawab. Namun dari keterangan yang diberikan kemendagri, sepertinya dengan terpaksa ketua dewan harus bersedia menjalankannya.
Sebelumnya, Wali kota Surabaya Tri Rismaharini juga menolak wacana pembahasan RAPBD 2015 dari awal. Ia beralasan, pembahasan RAPBD sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Baik untuk pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang) maupun untuk pengajuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kalau minta dibahas lagi ya saya harus tanya lagi ke Jakarta. Kan itu sudah sesuai aturan. Makanya perlu ditanyakan ada tidak aturan yang membolehkan,” ujar Tri Rismaharini, kala itu.
Untuk pembahasan Musrenbang, menurut Risma, deadline pembahasannya pada bulan Januari. Sedangkan pengajuan RKPD batas akhirnya di bulan Maret. Dua minggu setelahnya langsung disusul pengajuan Keterangan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Setelah itu, lanjutnya, berkas yang ada kemudian dikirim ke Gubernur Jatim, Soekarwo. Selanjutnya Gubernur langsung mengirim ke kementerian dalam negeri. [gat]

Tags: