Kejari Perak Periksa Guru se Surabaya Utara

awasi-dana-BOS-84987052Kejari Perak Surabaya, Bhirawa
Pengusutan dugaan penyelewengan dana BOS dan BOPDA di wilayah Surabaya Utara, terus dikebut oleh tim gabungan Intelijen dan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya. Walaupun statusnya masih penyelidikan, namun tim telah memanggil sejumlah guru untuk dimintai keterangan.
Pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan Kejaksaan ini, difokuskan pada bukti-bukti yang nantinya dapat menguatkan adanya indikasi penyelewengan dana BOS dan BOPDA dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya.
Sumber internal Kejaksaan mengatakan, penyelidikan oleh tim masih berkutat pada pengumpulan dokumen dan keterangan dari sejumlah saksi. Hasilnya, ditemukan adanya indikasi bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana ketentuan yang ada.
“Dana BOS dan BOPDA yang dicairkan ini, kan sudah ada aturan jelasnya dalam memperuntukkannya. Namun, ada indikasi dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya,” ungkap sumber yang namanya enggan dikorankan ini.
Dari temuan awal terungkap bahwa dana tersebut dalam laporannya tertulis digunakan sesuai dengan aturan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kegiatan yang dilakukan menggunakan dana bantuan itu, berbeda dengan yang dilaporkan.
Indikasi itu terungkap meski baru dalam tahap awal pengusutan. Kejaksaan optimistis bakal bisa mengungkap semua modus yang digunakan. Sebab, modus tersebut diduga kuat dilakukan oleh beberapa sekolah. Hanya jenis kegiatan yang berbeda.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Perak Kemas Ahmad Thantawi Jauhari ketika dikonfirmasi Selasa (30/9), enggan berkomentar terkait pengusutan kasus ini. Diterangkannya, kasus yang saat ini ditangani Kejari Tanjung Perak, masih dalam tahap penyelidikan.
“Kan masih penyelidikan. Tentunya kami akan dalami dan mencari bukti-bukti serta data yang menunjang penyelidkan,” tegasnya.
Hanya saja dia membenarkan bahwa yang diusut tersebut terkait dengan penyalahgunaan dana bos dan bopda di sekolah MI. Dia juga mengakui telah meminta keterangan sejumlah pihak. Sayangnya, dia menolak menyebutkan siapa saja yang sudah diperiksa.
Kejaksaan juga mengagendakan untuk memintai keterangan Kemenag Kota Surabaya. Sebab instansi itu yang mengucurkan dana BOS dan BOPDA. Pemeriksaan itu diperlukan karena penggunaan dana bantuan tersebut dilaporkan ke kantor tersebut.
Petugas ingin mendalami apakah ada keterlibatan di Kantor Kemenag sehingga laporan penggunaan dana bantuan tersebut selama ini lolos. Bahkan, tidak ada catatan sama sekali meski jika dilihat ada kejanggalan.
Seperti diberitakan, Kejari Perak menemukan indikasi penyalahgunaan dana BOS dan BOPDA dari laporan No 02/LPKP2HI/VIII/2014 tanggal 17 Agustus 2014 perihal laporan adanya indikasi kegiatan pungli dan indikasi korupsi. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dari tim gabungan Intel Kejari dan Pidsus Kejari.
Sementara dalam laporan itu, ditemukan bukti awal yang dikumpulkan dari dugaan sementara adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS dan BOPDA sebesar Rp 256.360.000 dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sementara mengenai dugaan pungli, yakni diperuntukkan pada kegiatan pembayaran Ujian Nasional Tahun ajaran 2013-2014 sebesar Rp 425 ribu. [bed]

Tags: