Kejari Kota Madiun Eksekusi Terpidana Korupsi LKK

Terpidana Korupsi LKKKota Madiun, Bhirawa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, melakukan eksekusi terhadap Sunarsih (34), warga Jalan Cempaka 14B, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, terpidana kasus korupsi dana Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK), Selasa (30/9).
Terpidana datang ke kantor kejaksaan sekitar pukul 09.00 WIB dengan didampingi oleh suaminya. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 30 menit, kemudian langsung digiring menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Madiun, Sudarsana, mengatakan, eksekusi ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan Nomor 36/Pid.SUS/2014 tanggal 10 Juni 2014. Karena tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya banding, maka perkara yang menjerat Sunarsih sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
“Terpidana kita eksekusi karena sudah tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi (banding). Kita hanya menjalankan putusan pengadilan. Kalau petikan putusannya, kita terima kemarin (29/9). Begitu petikan kita terima, terpidana langsung kita panggil. Dia koorperatif, dipanggil satu kali langsung datang,”kata Kasi Pidsus Kejari Madiun, Sudarsana, kepada wartawan, Selasa (30/9).
Untuk diketahui, Sunarsih kesandung kasus korupsi saat menjadi bendahara LKK Kelurahan Oro-Oro Ombo antara tahun 2004-2009. Modusnya, ia membuat nasabah fiktif. Bahkan ada sekitar 50 nasabah fiktif yang dipakai namanya. Atas perbuatannya, penyidik Polres Madiun Kota menjeratnya dengan pasal 3 yunto pasal  18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) M.Safir, menuntut Sunarsih selama dua tahun penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp.85.131.650 subsider 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 5 bulan kurungan. Dengan kata lain, apabila tidak mampu membayar uang pengganti, dapat diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan apabila tidak mampu membayar uang denda, dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 5 bulan.
Atas tuntutan JPU, dalam sidang dengan agenda putusan 10 Juni 2014 lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun), membayar uang pengganti sebesar Rp.85.131.650 subsider 6 bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp.50 juta subsider 5 bulan penjara.
“Sampai hari ini, terpidana tidak membayar uang pengganti maupun denda. Jadi dapat dipastikan hukumannya ditambah,”tegas Sudarsana. [dar]

Tags: