F-PKB Siapkan Form Interpelasi 17 CPNS

15-ruspadiGresik, Bhirawa
Rekrutmen 17 CPNS yang diduga dilakukan Pemkab Gresik secara diam-diam. Dewan segera mengunakan hak interpelasi dengan memanggil Bupati Sambari Halim Radianto. Dimotori F-PKB terancam batal, pasalnya dari fraksi-fraksi lain hingga kini belum memberikan kesedianya untuk menandatangi form interpelasi, dalihnya karena masih menunggu petunjuk dari ketua dewan pimpinan cabang (DPC) masing-masing.
Informasi yang dihimpun, kabar munculnya interpelasi terhadap rekrutmen 17 CPNS dari jalur khusus dari Menteri Kesehatan. Membuat Pemkab meradang, akibat pemberitaan itu bahkan Kepala BKD sempat juga dirawat di ruang ICU RS selama dua hari. Kemudian dimunculkan koalisi merah putih seperti DPR pusat, dengan tak memberikan jatah ketua komisi kepada F-PKB maupun fraksi lain yang akan ikut interpelasi.
Akhirnya fraksi yang sudah biasa mendapat jatah langganan ketua komisi, jadi berfikir ulang untuk ikut gerakan interpelasi yang di motori F-PKB. Bahkan ada juga yang sudah getol mendukung juga menciut, karena ancaman jatah ketua komisi akan dicoret. Sehingga kini lebih banyak diam, alasanya menunggu petunjuk dari masing-masing Ketua DPC. Karena dalam melakukan interpelasi hak seluruh anggota dewan, tapi menjadi anggota dewan adalah melalui partai.
Menurut Anggota F-PKB DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, hingga kini belum ada fraksi lain yang mau ikut menandatangani form interpelasi. Meskipun tak mendapatkan dukungan dari fraksi lain F-PKB, masih mencoba untuk menggandeng beberapa fraksi yang diprediksi mau untuk bergabung. Hingga kini belum tahu kapan interpelasi ini bisa direalisasikan.
Namun F-PKB masih meyakini fraksi yang lain bisa tetap mendukungnya, karena kini seluruh fraksi masih menunggu adanya alat kelengkapan DPRD Gresik terbentuk. Sehingga, hingga kini belum ada kejelasan terkait dengan persetujuan terhadap gerakan interpelasi yang telah digulirkan. ‘’Harapan kami, gerakan ini sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, kami  hanya memfasilitasi kepentingan masyarakat,’’ unngkapnya kemarin.
Hal senada juga ditegaskan anggota F-PKB, Ruspandi Sunaryo, yang menyatakan langkah interpelasi yang dilakukan terhadap 17 CPNS. Dampaknya tak kebagian jatah ketua komisi. ‘’Itu sudah saya dengar santer. Namun tak akan membuat nyali kami ciut untuk tetap mengoreksi kinerja Pemkab dalam hal ini bupati dan Tim Baperjakat. Yang diduga rekrutmen dilakukan siluman, dan yang jadi notabenya banyak anak pejabat juga saudara pejabat.
Sementara Ketua F-PD, Edi Santoso pada wartawan mengatakan, secara pribadi dirinya mendukung interpelasi rekrutmen 17 CPNS. Bahkan sudah mengumpulkan maupun bertanya mengenai aturanya, sehingga kalau interpelasi itu nanti berhasil maka sudah siap dengan aturan lainya. ‘’Namun keputusan interpelasi bukan pada saya sebagai ketua fraksi, karena akan lebih dahulu konsultasi dan minta petunjuk pada Ketua DPC’’ jelasnya.
Terpisah Anggota F-PPP DPRD Gresik, Nur Qolib, belum memiliki sikap apapun. Pasalnya, hingga kini belum ada alat kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan interpelasi. Fraksi PPP, masih menunggu terbentuknya alat kelengkapan DPRD Gresik. Karena dalam melakukan interpelasi semua ada aturannya, kalau memang nanti semua itu dirasa baik. Pihaknya siap mendukung, tetapi keputusan itu akan dirapatkan bersama seluruh anggota. [kim*]

Keterangan Foto : Anggota F-PKB Ruspandi Sunaryo

Tags: