Empat PNS Disnaker Surabaya Siap Disidangkan

uploads--1--2014--08--14180-ilustrasi-berkas-kejaksaan-kembalikan-narkoba-oknum-sekwan-dprd-surabayaKejari Perak, Bhirawa
Empat pegawai negeri Sipil yang tersangkut kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif dan pemalsuan sertifikat trainer di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, siap untuk disidangkan. Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak mengaku, kasus ini sudah di P21 (berkas penyidikan sempurna) disertai dengan tahap dua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan.
Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Prmono melalui Kasi Datun Dodik Mahendra mengaku, sebentar lagi berkas perkara kasus yang merugikan negara sebesar Rp 672 juta ini, segera mungkin akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab, Ia menilai berkas sudah P21 dan tahap dua sudah dilakukan.
“Tadi kami sudah melakukan tahap dua terhadap empat tersangka yang merupakan PNS di Disnaker Surabaya,” terang Dodik kepada wartawan, Senin (22/9).
Dodik memaparkan, empat tersangka PNS Disnaker Surabaya yang di tahap dua kan yakni Nasuki Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disnaker, Harjani, Amin Wahyu Bagio, dan Anggoro Diyanto selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
“Kami sudah lakukan tahap dua kepada empat tersangka ini,” katanya.
Dengan adanya tahap dua dan P21 terhadap berkas perkara ini, maka kasus ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan segera disidangkan. Namun, Dodik mengaku masih butuh waktu sebentar lagi guna melimpahkan berkas perkara kasus ini di Pengadilan Tipikor.
“Secepatnya lah mas, berkas perkara ini akan kami limpah ke Tipikor. Tapi kan gak langsung hari ini juga,” tegasnya.
Mengenai jeratan Pasalnya, Dodik mengaku semua tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Adapun pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Intinya, barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Dalam Pasal tersebut, ancaman hukumannya minimal empat tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga memasang Pasal 3 undang-undang yang sama. Dalam Pasal tersebut berisi tentang penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan. Ancaman hukuman pasal tersebut lebih ringan, yaitu paling singkat setahun penjara.
Terakhir, penyidik juga memasang Pasal 9. Penjeratan pasal ini tergolong baru karena terkait dengan pemalsuan. Intinya, PNS yang dengan sengaja memalsu daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, juga dijerat dengan pasal korupsi. “Dalam urut-urutan tindak pidana yang dilakukan tersangka memang ada unsure pemalsuan,” jelas Bayu.
Sementara Ferdi, selaku tim penyidik pidsus Kejaksaan menegaskan, berkas perkara Disnaker memang sudah P21, tinggal menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor. Mengenai adakah penambahan tersangka, Ia mengaku sampai saat ini belum ada penambahan tersangka, dan tetap kepada ke empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Ia tak menampik kalau dalam persidangan ditemukan fakta baru yang merujuk kepada tambahan tersangka.
“Tersangka tetap empat orang. Tapi, dalam persidangan tak menutup kemungkinan adanya fakta-fakta baru dari kasus ini,” imbuhnya.
Terkait kapan pelimpahan berkas ke Pengadilan, lagi-lagi tim Jaksa pidsus Kejati Tanjung Perak ini, tak berani menafsirkan kapan berkas akan dilimpahkan. Menurutnya, pelimpahan berkas perkara ini bakal secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan. “Kami ingin secepatnya menyidangkan perkara ini. Tapi harus sesuai dengan prosedur setelah tahap dua,” tandasnya. [bed]

Tags: