DPRD Sidoarjo Jadi Lembaga Pengangguran

Karikatur-Rumah-Aspirasi-Sidoarjo, Bhirawa
Dalam dua hingga tiga bulan mendatang DPRD Sidoarjo akan menjadi lembaga “pengangguran”. Tak ada yang bisa diharapkan dari kinerja DPRD Sidoarjo, masyarakat tak mendapat tempat untuk mengadu ke wakilnya setelah jalan terjal yang dilalui untuk penetapan pimpinan dewan, kandas di tengah jalan.
DPRD Sidoarjo ketiban sial yang tak ada obatnya kecuali menunggu pengesahan kepengurusan DPP PKB baru, pengurus baru ini nanti yang akan memberikan rekomendasi kepada Sulamul Hadi Nurmawan (Wawan). Wawan sebenarnya sudah diusulkan DPC PKB, namun sesuai PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman dan Tatib DPRD, ada ketentuan bahwa nama yang diusulkan harus menyertakan rekom DPP (dewan pengurus partai) sebagai lampiran.
Sesuai PP itu, dalam kasus PKB, maka rekomendasi untuk Wawan nanti harus ditandatangani Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan Sekretaris DPP, Hanif Daqiri.
Anggota Fraksi PAN menyebutkan, soal Wawan bersama tiga pimpinan lain, Ahmad Rivai (Gerindra), Taufik Hidayat (PDIP), Emir Firdaus(PAN) yang sudah ditetapkan sebagai pejabat sementara (Pjs) pimpinan dewan mendapatkan penolakan gubernur Jatim. Untuk mendapatkan penetapan dari Gubernur, empat pimpinan ini harus mengantongi rekomendasi DPP.
Ia mengatakan, kepengurusan DPP PKB yang baru tak bisa mengeluarkan tanda tangan sebelum disahkan pemerintah. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggal 20 hari kini mustahil mengesahkan kepengurusan baru PKB, harus menunggu pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi yang dilantik 20 Oktober mendatang.
Kementerian KumHAM yang memproses kepengurusan baru nanti dalam satu bulan pertama diperkirakan menterinya melakukan konsolidasi internal di kementeriannya. ”Paling cepat kepengurusan baru disahkan Desember 2015. Baru DPP PKB yang sudah sah bisa mengeluarkan rekomendasi terhadap calon yang diusulkan DPC PKB,” ucapnya..
Ketua Fraksi PKS/Nasdem, Aditya Nindiatman dan wakil ketua sementara, Emir Firdaus, menyatakan pasrah saja menghadapi dilema ini.
Sekwan DPRD Sidoarjo, Ir Endang Soesijanti, akan menjalankan prosedur sesuai yang diatur dalam PP Nomor 16. Pihaknya memang mengusulkan empat nama pimpinan, tetapi ditolak Gubernur karena ada satu nama pimpinan yang belum mendapat rekom DPP. Ia masih mempertimbangkan permintaan pimpinan fraksi DPRD agar Sekwan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan membawa solusi, melantik dulu tiga pimpinan yang sudah lengkap adiministrasinya. Satu pimpinan lagi menyusul.
Namun Ketua Fraksi PDIP, Tarkit Erdianto, menyatakan dalam PP 16 disebutkan penetapan itu dalam satu paket. Sehingga ada satu yang tak lengkap syarat administrasinya itu tak bisa memenuhi ketentuan dalam PP 16. ”Saya juga bingung, bagaimana jalan keluarnya,” tandasnya.
Anggota dewan mengharapkan, ingin cepat bekerja karena sangat banyak pekerjaan yang menghadang di depan. Seperti membentuk Tatib, alat kelengkapan, dan membahas RAPBD 2015. [hds]

Tags: