Bupati Blitar Imbau Warga Segera Urus e-KTP

80E-KTP Siap DibagiKabupaten Blitar, Bhirawa
Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat, diharapkan bisa terealisasi 100 persen di Kabupaten Blitar. Hal ini seperti diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, dimana pihaknya meminta kepada semua warga Kabupaten Blitar yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP untuk segera melakukan pengurusan.
“Bagi penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP kami harapkan segera mengurus, sehingga di Kabupaten Blitar bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar wajib memiliki E-KTP,” kata H Herry Noegroho, SE, MH.
Lanjut H Herry Noegroho, SE, MH, dengan dimilikinya E-KTP, akan memudahkan pendataan penduduk di Kabupaten Blitar. Jumlah penduduk Kabupaten sebanyak 1 juta lebih tentunya setiap tahunnya akan mengalami perubahan wajib E-KTP karena usianya bertambah. “Sehingga bagi mereka yang sudah wajib mengurus E-KTP, sebaiknya segera dilakukan. Karena E-KTP sebagai data induk untuk melakukan kepengurusan administrasi lainnya,” ujarnya.
Ditambahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos, Program E-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP.
Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya.
Misalnya dapat digunakan untuk menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota, mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya, menyembunyikan identitas (seperti teroris) serta memalsukan dan menggandakan KTP.
“Oleh karena itu didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau E-KTP,” terang Eko Budi Winarso, S.Sos.
Sedangkan fungsinya, selain sebagai identitas jati diri juga berlaku secara Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, juga untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan, utamanya pelaksanaan pembangunan Daerah dengan data penduduk yang akurat dengan syarat telah berusia 17 tahun, menunjukkan surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan, mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan foto kopi Kartu Keluarga (KK). “Berbeda dengan KTP biasa, untuk E-KTP selain terdata secara Nasional, data yang ada pada masing-masing E-KTP tidak bisa dipalsukan karena tersimpan secara elektronik,” imbuhnya. [htn*]

Tags: