BPN Sidoarjo Diimbau Pecah Sertifikat Korban Lumpur

Sertifikat Korban LumpurSidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo diminta menyiapkan segala urusan terkait rencana pemecahan sertifikat warga korban lumpur. Hal itu sebagai tindak lanjut jika opsi sisa ganti  rugi warga korban lumpur sisanya diambil alih pemerintah.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan, opsi ganti rugi warga korban lumpur sudah dipastikan diambil alih pemerintah. Jika sisa ganti rugi warga korban lumpur yang rata-rata kurang 20% itu dibayar pemerintah, secara otomatis tanahnya menjadi milik pemerintah pusat. ”Sisanya akan jadi milik pemeritah, sedangkan sisanya lagi milik Lapindo,” jelasnya.
Saiful Ilah mengungkapkan, dengan opsi  BPN sanggup memecah sertifikat milik warga. Yakni, mayoritas menjadi milik Lapindo sedangkan sisanya menjadi milik pemerintah. Namun, hal itu bisa berubah jika antara Lapindo dan pemerintah terjadi perjanjian atau kesepakatan terkait penyelesaian hak atas tanah. ”Yang penting dibayar dulu ganti ruginya lalu masalah sertifikat bisa diatur,” ucapnya.
Perjanjian itu, katanya, bisa dilakukan Lapindo dan pemerintah. Jika tanah itu tetap menjadi milik Lapindo. Maka Lapindo wajib membayar sisa ganti rugi kepada pemerintah. Sedangkan pemerintah tetap berkewajiban membayar ganti rugi yang menjadi milik warga korban lumpur.
Saiful Ilah mengaku, sanggup jika sisa tanah yang menjadi milik pemerintah pusat itu diberikan kepada Pemkab Sidoarjo. Melalui sertifikat yang nantinya diatur BPN, Pemkab akan mengelola tanah dengan baik. Kegunaannya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. ”Kan masih terendam lumpur jika sudah mandek semburan lumpur ya kita kelola dengan baik,” ucapnya.
Saat ini, tambahnya, Pemkab Sidoarjo hanya bisa mengelola tanah diluar Peta Area Terdampak (PAT) yang sudah dibayar pemerintah. Tanah itu sebagian besar dikelola untuk penghijauan. Diantaranya dibuat taman bermain serta hutan kota yang menggunakan aset milik warga serta pemerintah yang kondisi awalnya gersang.
Lapindo juga telah menyetujui opsi yang menjadi langkah pemerintah. Jika nantinya sisa tanah diambil alih pemerintah maka Lapindo juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. ”Lapindo sudah mengiyakan dan setuju apapun keputusannya,” pungkasnya. [hds]

Tags: