BPK-RI Perketat Pemberian WTP

BPKBatam, Bhirawa
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih Harry Azhar Azis mengatakan akan memperketat pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan instansi pemerintahan lainnya.
“WTP akan diredefinisi, sehingga nantinya BPK tak sembarangan mengeluarkan opini WTP,” kata Harry di Batam, Minggu (21/9) kemarin. Ia akan mendorong agar BPK menekankan audit kinerja pemerintah. Dengan menghubungkan antara input anggaran dengan output keberhasilan pelaksanaan anggaran di masyarakat. Saat ini, kata dia, komponen audit BPK yaitu 50 persen audit keuangan, 20 persen audit investigasi dan 30 persen audit kinerja. Padahal menurut Harry, idealnya audit kinerja lebih besar ketimbang audit keuangan. Apalagi, opini WTP yang menitikberatkan pada audit keuangan tidak membuktikan bebas korupsi. Seperti yang terjadi di beberapa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian WTP, namun ternyata masih ada tindak korupsi.
“Di Amerika, audit kinerja sampai 80 persen. Maunya seperti itu, tapi tidak mungkin langsung diterapkan,” kata dia. Audit kinerja berpengaruh langsung pada hasil program pemerintah di lapangan.
Ia mencontohkan, tiga kabupaten mendapat anggaran masing-masing Rp10 miliar, dengan asumsi ketiga kabupaten itu memiliki nilai harga yang sama. Tapi kemudian, kabupaten A menyerap 150 lapangan kerja, B sebanyak 100 lapangan pekerjaan dan C sebanyak 200 lapangan pekerjaan. Itu artinya kinerja kabupaten C lebih baik.
“Ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, ada siklusnya, ketika terjadi kelemahan kembali memperbaiki perencanaan,” kata dia.
Dengan audit kinerja, maka diharapkan pemerintah lebih fokus pada pembangunan yang bermanfaat pada masyarakat. Tidak sekadar pada pembukuan saja, namun program yang dibuat tidak memberikan hasil untuk masyarakat.
“Indikator kinerjanya kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan. Lapangan pekerjaan itu salah satu indikator.
Semakin baik pengelolaan keuangan, semakin baik juga hasilnya,” kata dia. Rotasi Selain memperkuat audit kinerja, Harry juga akan berupaya melakukan rotasi di lingkungan BPK.
“Karena saya dengar ada auditor yang sudah 10 tahun tidak mau pindah mengaudit instansi tertentu. Ini kan salah, harus ada rotasi,” kata dia.
Rotasi bukan sekadar untuk penyegaran, juga untuk menghindari dugaan permainan antara auditor dan perusahaan yang diaudit.
Harry juga akan menghidupkan majelis kehormatan, sebagai tempat menyelidiki etika para auditor agar tidak menyimpang dari etika yang berlaku.
Majelis kehormatan itu terbuka menerima laporan dari seluruh masyarakat terkait kinerja dan etika auditor BPK.
“Kalau dugaan BPK bermain, kirim surat ke majelis kehormatan,” kata dia.  [ant.ira]

Rate this article!
Tags: