Aktivis Mahasiswa Anti Korupsi Sumenep Demo Pemkab Sumenep

6-foto B sul-KMS demo sekdaSumenep, Bhirawa
Belasan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumenep (KMS) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Sumenep. Mereka mempertanyakan nomor rekening tanpa Surat Keputusan (SK) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau rekening ‘bodong’ dan mereka menuding Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, Hadi Soetarto tidak becus sebagai pelindung SKPD.
Salah seorang orator aksi KMS, Zainullah mengatakan, terjadinya banyak nomor rekening tanpa penetapan dari Bupati Sumenep, A Busyro Karim dan perjalanan fiktif di sejumlah SKPD merupakan kelemahan dari Sekda sebagai pelindung SKPD. Jika kinerja Sekda bagus dan bisa mengendalikan sistem, dipastikan tidak akan terjadi hal demikian. “Jadi, kinerja pak Sekda ini yang kurang maksimal. Terjadi konspirasi antara Sekda dengan sejumlah SKPD sehingga terjadi manipolasi perdin dan pembuatan rekening yang tidak jelas,” kata Zainullah, Rabu (24/09).
Menurut Zen, panggilan akrab Zainullah, rekening ‘bodong’ disejumlah SKPD itu sekitar 700 rekening. Jumlah tersebut relatif banyak dan cukup mencurigakan karena uang yang mengalir ke rekening tersebut dipastikan tidak sedikit. Kalau hal tersebut dibiarkan tanpa kendali, dipastikan akan berdampak pada kerugian negara. “Kenapa bisa ada rekening SKPD yang belum mendapatkan SK Bupati. Itu tidak boleh, menyalahi aturan,” tuturnya.
Jika sekda tidak bisa memperbaiki sistem di Pemkab, lebih baik tidak lagi menjabat di posisi Sekda. Sekda diminta untuk memperbaiki sistem yang ada, sehingga terbentuk pemerintahan yang baik, amanah dan berpihak pada kepentingan publik. “Tolong, sekda harus memperhatikan kinerja para abdi negara di setiap SKPD. Kontrol Sekda sangat dibutuhkan terhadap kemajuan Sumenep kedepan,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto membantah tudingan mahasiswa terkait banyaknya rekening SKPD yang tanpa SK Bupati. Jika hal itu terjadi bukan sekarang tapi dulu. Namun setelah mendapatkan tegoran dari BPKB pihaknya langsung memperbaiki sistem tersebut. “Sekarang sudah tidak ada rekening di SKPD yang tanpa SK dari Bupati. Kalau dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada, meski pun ada jumlahnya tidak banyak,” kata Sekda membantah.
Menurut Hadi, terkait dengan kinerja disetiap SKPD, pihaknya mengaku telah melakukan memantau dan pengawasan sehingga lambat laun kinerja SKPD akan mengalami perbaikan. “Jika ada yang masih belum maksimal, itu soal biasa karena tidak mungkin seketikan baik, pasti membutuhkan proses yang panjang,” pungkasnya. [sul]

Keterangan Foto : Aktivis mahasiswa saat demo kinerja sekda.[sul/bhirawa]

Tags: