Ratusan Masyarakat Ngluruk Kejari

1203-demo ke kejari pasuruan1Pasuruan, Bhirawa
Kasus menyalahgunakan kewenengan dalam penanganan kasus PT Pasuruan Migas (Pami) terus bergulir. Sangking jengkelnya karena dianggap menyalahgunakan kewenengan kasus PT Pami, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat berujuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan.
Koordinator aksi Ayik Suhaya mengatakan Kejaksaan dituding melakukan praktik mafia hukum terhadap kasus PT Pami.”Kejaksaan Pasuruan menjadi sarang mafia hukum. Terutama Kajari dan Kasi Pidsusnya. Kami meminta pecat Jufri sebagai Kasi Pidsusnya. Dan keluar dari Kota Pasuruan karena Jufri sudah tak layak menjabat,” teriak Ayik Suhaya dalam orasinya, Rabu (12/3).
Kasus ini mencuat karena keberadaan PT Pami yang komposisi sahamnya 51 persen dikuasai Pemkab Pasuruan dan 49 persen dimiliki swasta. Selain itu, Perusda yang berdiri sejak 2012 lalu, tidak memberikan keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan karena persoalan legalitas Perusda yang belum tuntas.
Bahkan, disetorkannya deviden PT Pami ke kas daerah karena tidak ada kejelasan dasar hukumnya. Sehingga Pemkab Pasuruan tidak berani menagih keuntungan jatah penjualan gas 3 BBTUD sejak Maret 2012 yang lalu.
Sedangkan asumsi keuntungan Rp900 juta/bulan setelah pajak, kas daerah seharusnya menerima deviden Rp500 juta/bulan. Tapi kenyataannya, keuntungan itu tidak pernah diperoleh sejak Maret 2012 lalu. Tak hanya itu, peran dan investasi pihak swasta sehingga mendapatkan pembagian saham sebesar 49 persen juga di pertanyakan.
Pada Oktober 2013 lalu, Kejari Pasuruan menetakan dua komisaris PT Pasuruan Kasian Slamet dan Muhaimin sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Penetapan status tersangka ini dinyakini setelah penyidik melakukan penyalagunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri maupun korporasi sehingga merugikan keuangan negara.
Menurut Ayik, dugaan praktek mafia hukum dalam penanganan kasus PT Pami dianggap sebagai kasus titipan dari oknum tertentu. Penetapan dua tersangka, yakni komisaris PT Pami juga tidak disertai dua alat bukti yang kuat. Bahkan, penetapan dua terangka itu merupakan bentuk kongkalikong pihak Kejari dalam penyidikan kasus yang sarat politis.
“Kasus PT Pami ini kental sebagai kasus titipan. Sedangkan bicara kerugian negara tidak ada. Ditambahkan lagi, Kejari Pasuruan memanggil advokat PT Pami sebagai saksi jelas-jelas bertentangan UU No 18 tahun 2003 tentang advokad,” jelas Ayik Suhaya.
Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pasuruan M Djufri mengatakan tuduhan-tuduhan diterima dengan senang hati. Pihak Kejari menetapkan dua tersangka itu merupakan sikap obyektif sesuai dengan hasil penyelidikan dari analisa secara fakta. “Perkara ini kami tangani secara obyektif. Indikasi ini menyangkut dugaan penyimpangan kewenanganan yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Djufri. [hil

Rate this article!
Tags: