Pembentukan Pansus RPJMD Tak Sesuai Mekanisme Resmi

Freddy-PurnomoDPRD Jatim, Bhirawa
Pimpinan DPRD Jatim disebut tidak menggunakan mekanisme resmi dalam pembentukan Pansus RPJMD Jatim serta penetapan jadwal pembahasan.  Diduga ada permainan di lingkaran pimpinan Dewan terkait hal ini. Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim, Freddy Purnomo mengungkapkan  sejak awal pihaknya curiga dengan kinerja pimpinan DPRD Jatim yang terkesan memaksakan kehendak. Hal itu terlihat dari keanggotaan Pansus Raperda RPJMD ternyata tidak melalui mekanisme seharusnya.
Semestinya,. Lanjut Fredy, pimpinan terlebih dahulu mengirim surat ke fraksi untuk minta siapa saja perwakilan masing-masing fraksi yang ditunjuk untuk  duduk di Pansus Raperda RPJMD.  Sebaliknya, untuk Raperda RPJMD ini pimpinan langsung main tunjuk anggota.
Yang kedua, lanjut Freddy adalah kerja dari Pansus itu sendiri ditetapkanhanya tiga minggu. Artinya Pansus hanya bekerja selama tiga minggu saja. “Bagaimana sebuah Raperda yang seharusnya dibahas berbulan-bulan ini hanya dilakukan tiga minggu saja. Dan yang paling mengagetkan kami adalah sampai saat ini tidak ada selembarpun nota pejelasan atas Raperda tersebut, namun tiba-tiba Pansus sudah bekerja,”tegas politikus asal Partai Golkar Jatim ini tanda tanya, Minggu (2/2).
Sesuai mekanisme, kat Fredy,  seharusnya kerja Pansus didahului dengan nota penjelasan. Termasuk hearing dengan pihakipihak  terkait untuk diminta masukan. “Tapi ini dilewati semua. Kalau seperti ini tak ubahnya dewan sebagai tukang stempel saja. Dan saya curiga ada apa dibalik semua ini,”lanjut Freddy yang sempat Walk Out saat rapat Banmus menentukan jadwal kinerja Pansus RPJMD.
Di sisi lain, Freddy juga mempertanyakan beberapa Raperda inisiatif dewan yang dibiarkan mengambang. Padahal seharusnya pimpinan lebih mengutamakan kinerja anggotanya ketimbang yang lain.
Seraya dicontohkan pansus Pulau Galang dan Raperda usulan komisi B yang dibiarkan mangkrak.
“Kalau mau jujur sebenarnya dengan Pergub saja, RPJMD tak ada masalah. Tapi mengapa ini dipaksakan sehingga mencederai keinginan teman-teman dewan yang berharap Perda inisiatif yang ada cepat selesai,”paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Faf Adisiswo yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya mengaku semua mekanisme sudah dijalankan pimpinan Dewan. “Kalau ada pernyataan dari Fredy(anggota Fraksi Golkar,red) belum ada surat  pada fraksi berarti ia tidak tahu. Tanya dong sama ketua fraksinya,” kata Faf dengan nada tinggi.
Nota penjelasan Darft Raperda RPJMD, kata Faf, hal itu sudah disampaikan oleh Gubernur kepada jajaran pimpinan Dewan termasuk ketua Fraksi.  Sedangkan kepada jajaran pimpinan Daerah, lanjut Faf, Gubernur sudah menyampaikan pada sebuah acara khusu di Grahadi. “Gubernur sudah menyamopaikan kepada pimpinan daerah waktu acara di Grahadi,’ terangnya.
Sedangkan tentang jadwal kerja Pansus ,Faf menegaskan dirinya yakin Pansus akan cepat menyelesaikan pembahasannya.” Kalau tidak salah tinggal mencocokkannya ke RPJMD nasional dengan bertemu pihak Bapenas,’ terangnya.
Terpisah Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu mengatakan, sesuai aturan, RPJMD memang bisa berupa Pergub maupun Perda. Namun, sesuai petunjuk gubernur, RPJMD tersebut akhirnya diputuskan menjadi Perda. Tujuannya, agar lembaga legislative bisa ikut mengontrol.
“Draf sudah kami sampaikan ke DPRD beberapa waktu lalu. Sekarang sudah mulai pembahasan di Pansus. Mudah-mudahan saja bisa selesai tepat waktu,”katanya.
Himawan menjelaskan, sesuai aturan, paling lambat pembahasan Perda RPJMD adalah tiga bulan. Sehingga sesuai jadwal RPJMD sudah harus selesai pada Maret mendatang. [cty]

Tags: