Pelajar SD Al Ma’ruf Datangi Balai Kota

7-sd-al-marufSekolah Terancam Ditutup
Surabaya, Bhirawa
Karena tak memiliki izin pendirian bangunan, SD Al Ma’ruf di Jalan Tenggilis Mejoyo Surabaya terancam ditutup. Puluhan siswa-siswi serta wali murid menggelar aksi di Gedung DPRD II dan Balai Kota Surabaya, Kamis (6/3).
Di depan Gedung DPRD Surabaya, pelajar dan wali murid itu menyampaikan alasannya datang ke gedung dewan. Hal itu terkait masalah perizinan Gedung Sekolah SD Al Ma’ruf karena bangunannya berdiri di atas tanah fasilitas umum dan dinilai telah melanggar Perda Kota Surabaya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono yang menemui para pelajar dan wali murid yang menggelar aksi tersebut menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut. Bahkan, dia memfasilitasi pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
“Bangunan berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial, boleh didirikan. Sekolah itukan termasuk fasilitas umum dan sosial. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan izin pendirian sekolah,” ujar Baktiono di hadapan para pelajar dan wali murid SD Al Ma’ruf.
Karena menyatakan dukungannya itulah, Baktiono kemudian mengajak para pelajar dan wali murid mendatangi Balai Kota untuk menemui Wali Kota Surabaya.
Merekapun berjalan kaki dari gedung dewan di Jalan Yos Sudarso menuju Balai Kota di Jalan Wali Kota Mustajab. Sampai di Balai Kota, mereka sempat dilarang masuk, namun oleh Baktiono para pelajar dan wali murid ini justru dipaksa masuk agar tidak kepanasan di luar.
Sayang, setelah berpanas-panasan dan berjalan kaki sejauh sekitar 200 meter, sang wali kota tidak bisa menemui mereka dan hanya ditemui oleh perwakilannya saja. Mereka ditemui Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana.
Hamid, salah satu wali murid mengungkap, Gedung Sekolah SD Al’Makruf yang berada di Jalan Tenggilis Mejoyo itu, sudah berdiri sejak delapan tahun silam. Namun, pada dua bulan terakhir, proses perizinan gedung sekolah mulai dipermasalahkan. Karena itu, setelah menggelar pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dilakukanlah proses perizinan pada dua bulan terakhir. “Namun, proses perizinan itu justru dipermasalahkan karena berada di atas tanah fasum,” kata Hamid.
Hasil pertemuan tersebut, masih kata Hamid, Dinas Pendidikan menyatakan, untuk SD kelas enam harus dilakukan merger dengan sekolah lain agar bisa melaksanakan ujian yang sebentar lagi dilaksanakan. Sedangkan untuk kelas satu sampai lima, masih bisa dilanjutkan sambil menunggu proses perizinannya selesai.
“Kita memang sudah menyepakati hasil pertemuan itu. Tapi kok, tiba-tiba dua minggu kemarin, ada penutupan sepihak. Sekolah tidak mendapatkan surat izinnya dan harus ditutup,” keluh dia. [geh.dre]

Tags: