PDIP Ancam Tempuh Jalur Hukum

DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana pengesahan Perda Rencana Pembangunan  Jangka Menegah daerah(RPJMD) pada akhir Maret ini, semakin mendapatkan perlawanan.  Sejumlah anggota Dewan lintas fraksi mulai mempertanyakan proses pembahasan Raperda RPJMD ini, termasuk pelaksanaan Musrenbang,Kamis(6/3) kemarin.
Anggota Pansus RPJMD , Saleh Mukadar, mengaku terkejut  dengan pelaksanaan Musrenbang di Grand City kemarin. Menurutnya kondisi ini semakin menguatkan pandangan proses pembahasan Raperda RPJMD tidak sesuai aturan.
Pada kesempatan usai acara Musrenbang kemarin, Saleh juga mengungkapkan FPDIP Jatim berencana menempuh jalur hukum  atas keputusan Pimpinan Dewan dan eksekutif terkait proses Raperda RPJMD.
Ia mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan  fraksi  mengenai kemungkinan menempuh jalur hukum,jika pengesahan Raperda RPJMD tetap pada 27 Maret. Untuk itu , lanjutnya, Banmus perlu didesak untuk merubah jadwal pengesahan yang sudah ada karena dianggap banyak aturan yang dilanggar.
Menurut Saleh, penjadwalan pengesahan Raperda RPJMD yang terlalu pendek telah menyalahi UU 32/2004 dan PP 8/2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.
”Secara tegas kami akan menggugat mekanisme dan prosedur yang ada, yang jelas tidak sesuai aturan dan melanggar UU. Apalagi selama ini dewan tidak diberi waktu sedikitpun untuk melakukan pembahasan, tiba-tiba sudah digelar Musrenbang. Ada apa dengan ini semua,”tanya Saleh.
Sesuai aturan, lanjutnya,pembahasan Raperda minimal dilakukan selama tiga bulan dan maksimal enam bulan. Tapi kenyataannya, pertemuan dengan dewan , baru dilakukan sekali dan konsultasi ke Depdagri dilakukan satu kali, namun tiba-tiba sudah ada ancaman dari eksekutif untuk segera mengesahkannya.
Padahal , kata mantan ketua umum Koni Surabaya ini, dokumen RPJMD sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan.
”Ibaratnya dokumen RPJMD sebagai blue print, tentunya harus dibahas secara teliti, hati-hati dan komprehensif. Bukan sebaliknya dibahas secara serampangan. Bahkan sesuai hasil konsultasi ke Depdagri jika RPJMD Jatim yang pertama ibaratnya seperti novel. Artinya tidak ada arah yang jelas tentang pembangunan di Jatim. Yang ada disana hanya angka-angka saja,”tegas pria yang juga mantan Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.
Sementara itu, Sekretaris Pansus Raperda  RPJMD, M Mochtar mengaku eksekutif dan pimpinan dewan tidak melewati berbagai prosedur yang ada dan tidak sesuai mekanisme atuan aturan.
Dimana sesuai PP 8/2008 dan Permendari 54/2010 penyusunan dokumen RPJMD melalui enam tahapan. Pertama persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal (konsep) bersama DPRD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan proses penetapan perda RPJMD bersama dewan. Dan khusus pembuatan konsep tersebut dewan dikasih waktu selama dua minggu.
”Tapi nyatanya yang terjadi dewan merasa belum berbuat apa-apa (masih mempelajari), tapi tiba-tiba dipaksa untuk segera mengesahkan raperda tersebut. Ini jelas main-main. Artinya disini dewan dipaksa untuk menjadi tukang sempel,”egasnya.
Ditambahkannya, biasanya dari konsep tersebut muncul nota kesepakatan. Idealnya, nota kesepakatan itu di paripurnakan tapi faktanya nota dibuat secara diam-diam. Setelah itu, tegasnya ada dua langkah lagi eksekutif sebelum mengelar musrenbang lebih dahulu melakukan konsultasi ke Depdagri dan pertemuan dengan SKPD. ”Lagi-lagi tahapan tersebut sepertinya dihilangkan,”papar politisi asal Partai Golkar ini.
Selanjutnya, tahapan terakhir biasanya berupa nota penjelaan yang akan dibacakan dalam rapat paripurna. ”Sesuai aturan idealnya rancangan akhir dikonsultasikan ke Mendagri minimal satu minggu baru setelah itu memasuki proses penetapan. Tapi lagi-lagi prosedur dan mekanisme ini tidak dipatuhi oleh eksekutif,”lanjutnya.
Akibat tidak efektifnya keterlibatan dewan dalam pambasahn Raperda RPJMD maka akan berdampak satu program prioritas dan indikasi pendanaan tidak jelas, masukan publik baik melalui musrenbang dan konsutasi publik tidak sempurna, kewenangan mendagri melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap RPJMD dianggap tidak penting, padahal itu sangat penting karea diatur dalam aturan yang berlaku.
”Intinya RPJMD adalah dokumen vital perjalanan pembangunan lima tahun kedepan. Karena itu pembahasannya harus komprehensif dan tidak terburu-buru. Bisa saja pembahasannyadipercepat asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang vital,”pungkasnya. [cty]

Rate this article!
Tags: