Caleg Inchumbent Siap Transparan Pengelolaan Dana Kampanye

aru1DPRD Surabaya,Bhirawa
Para Caleg inchumbent menyatakan siap melakukan tarnsparansi penggunaan dana kampanyenya dalam pemilu 2014. Kesiapan ini terkait peringatan KPU Surabaya agar Parpol dan Caleg peserta Pemilu 2014 transaparan dalam pelaporan dana kampanye, karena berpengaruh pada keputusan penetapan kursi.
“Saya sendiri siap untuk melakukan pelaporan yang transparan atas penggunaan dan pengelolaan dana kampanye kepada KPU. Peringatan KPU sudah kami ketahui jauh sebelumnya karena hal ini diatur Undang-undang,” terang legislator Partai Demokrat, Herlina Harsono Njoto,Selasa(4/3).
Herlina yang maju kembali di Dapil 3 untuk DPRD Surabaya mengaku dirinya sudah melaporkan dana kampanye dalam bentuk rekening Koran kepada KPU Surabaya sebagaimana ketentuan. Menyebut dana yang dilaporkannya mencapai angka Rp100 juta, Herlina menegaskan laporan ke KPU tersebut sebenarnya bersifat laporan awal.
“Seiring berjalannya proses kampanye, kita para Caleg memang diwajibkan untuk melaporkan perkembangan pengelolaan dana kampanyenya kepada KPU. Dan hal ini membutuhkan etika baik dari Caleg, karena harus transparan atau kemenangannya dibatalkan,” terang legislator perempuan yang baru mendapat gelar Master Psikologi ini.
Hal senada disampaikan anggota Dewan asal partai Golkar, Agus Sudarsono, bahwa transparansi pengel;olaan dana kampanye harus dilakukan oleh para Caleg dalam Pemilu 2014 ini.  Agus menambahkan, data dari KPU sendiri mapun pengawas Pemilu(Panwas) bisa menjadi salah satu bahan utama ferivikasi dana kampanye oleh KPU.
“Jadi para Caleg memang harus berhati-hati dengan model-model kampanye yang dilakukannya. Bisa jadi cara yang selama ini dianggap tidak masuk criteria kampanye justru dianggap kampanye. Sehingga perhitungan pengelolaan dana kampanye menjadi besar,” ujar pria yang maju di Dapil 5 DPRD Surabaya ini.
Agus mengambil contoh, model kampanye dengan menggelar gerak jalan atau pemberangkatan ke misata para Wali selama ini dianggap tidak masuk criteria kampanye.  Model pengenalan dengan baiaya besar seperti itu, kata Agus bisa masuk ranaha kampanye bila ditemukan bukti yang menjurus ke ajakan memilih dalam pemilu.
“Tapi bisa jadi hal itu masuk ranah kampanye, karena jelas ada bukti fisik berupa spanduk, gambar atau apa saja yang menjrus ke pengenalan nomor urut di kartu suara. Lah kalau itu masuk kampanye kan biayanya akan diverifikasi KPU beradsarakan laporan dana kampanye,” terang Agus yang sudah dua periode masuk dalam jajaran legislative Surabaya ini.
Agus sendiri mengaku dirinya akan melakukan transparansi dalam pelaporan penggunaan dana kampanye. Anggota Komisi C  ini mengaku sementara ini dana yang dilaporkan ke KPU Surabaya sudah hamper Rp100 juta.
“Tapi jelas nantinya akan berkembang lebih besar, terutama untuk membiayai kampanye terbuka . Butuh transparansi penggunaan dana kampanye justru untuk menjaga diri sendiri dari aturan pembatalan,” tegasnya.
KPU Jangan Main-main
Sementara itu Upaya KPU Jatim yang menolak mengumumkan dana kampanye partai politik di Jatim mendapat kritikan tajam dari Direktur Bangun Indonesia , sebuah lembaga konsultan Politik dan SDM , Agus Mahfudz Fauzi.
Menurut mantan anggota KPU Jatim ini jika laporan dana kampanye parpol atau calon anggota DPD RI paling lambat diterima KPU Jatim pada Minggu (2/3) pukul 18.00 WIB. Karena itu, KPU Jatim seharusnya sudah bisa mengumumkannya pada Minggu (2/3) malam atau Senin (3/3) pagi.
“Pengumumannya bisa melalui website resmi KPU Jatim, ditempelkan di papan pengumuman KPU Jatim, atau di media massa seperti yang dilakukan oleh KPU RI atau KPU daerah lain,” bebernya, Selasa (4/3).
Menurut Agus, dalam laporan dana kampanye ini KPU Jatim sebenarnya hanya bekerja administratif saja, yakni menerima dan melaporkan laporan dana kampanye saja. Sedangkan audit dilakukan oleh auditor publik.
Karena itu, alasan M Arbayanto (Komisioner KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan) yang menyatakan laporan dana kampanye belum bisa diumumkan karena masih diaudit, adalah mengada-ada.
Agus mengingatkan agar Arbayanto tak bermain-main dengan laporan dana kampanye parpol dan calon anggota DPD RI. Pasalnya, parpol atau calon anggota DPD RI dapat didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu jika tak melaporkannya tepat waktu.
Ancaman diskualifikasi itu jelas tertuang dalam UU 8/2012 tentang Pemilihan DPR DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam pasal 138 ayat (1).
“Laporan dana kampanye ini adalah persoalan serius. Kalau KPU Jatim menutupinya, pasti ada yang tidak beres,” tandas Agus yang mantan KPU Jatim ini.
Agus mengungkapkan, pendiskualifikasian peserta pemilu akibat tidak menyerahkan laporan dana kampanye sudah terjadi di sejumlah daerah, diantaranya di daerah Papua dan Sulawesi Selatan. Pendiskualifikasian dilakukan oleh KPU RI atas laporan dari KPU daerah.
“Lebih baik gentle (jantan) dan terbuka saja. Kalau ditutup-tutupi seperti ini, jelas tidak adil bagi semua parpol dan calon anggota DPD RI,” kata Agus.
Sementara itu, Direktur Parliament Watch Jawa Timur Umar Sholahuddin mengatakan KPU Jawa Timur harusnya bisa bersikap yang elastis. Tidak terlalu kaku untuk membeberkan besaran nominal dana kampanye parpol ke publik.
“Kalau hanya mengenai besarannya dana kampanye masing-masing partai, itu sah-sah saja di publikasi sebelum di audit. Tapi, kalau mengenai detail-detail sumber dananya dari mana memang harus di audit terlebih dahulu,” nilainya.
Dipublikasikannya dana kampanye sebelum di audit, membuat KPU Jatim lebih transparan. Pasalnya, masyarakat dapat membandingkan laporan dana kampanye sebelum diaudit dengan setelah diaudit. [gat.cty]

Tags: