Atasi Kemiskinan, Petani Harus Diberdayakan

Jakarta, Bhirawa
Partai Kebangkitan Bangsa menilai petani Indonesia harus diberdayakan dengan keterampilan cukup untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di sektor pertanian.
“Perlu mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital dan lebih menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan,” kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar di Jakarta, Kamis (13/3) kemarin.
Marwan mengatakan Indonesia sebagai negara agraris merupakan potensi yang tidak dimiliki negara lain. Hal itu menurut dia karena semua kebutuhan hidup manusia bisa tersedia dan bisa ditanam di Indonesia. Namun dengan potensi hasil pertanian yang melimpah tersebut nampaknya belum berbanding lurus dengan nasib para petaninya. Dia menjelaskan para petani Indonesia masih miskin dan belum sejahtera namun lebih berbahaya, banyak petani yang beralih profesi menjadi karyawan dan meninggalkan pekerjaan bertani.
Implikasinya menurut dia, adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.
“Perlu menyadarkan masyarakat untuk menciptakan dan menjalankan pola pertanian produktif yang padat karya,” ujarnya. Namun menurut dia, penyadaran itu harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah dengan menyediakan bibit murah, terjangkaunya harga serta tercukupinya pupuk dan obat-obatan, serta murahnya peralatan pertanian yang harus dibeli petani.
Hal itu menurut dia, biaya bertani yang sangat tinggi menjadi persoalan pelik yang menyebabkan masyarakat menganggap berprofesi sebagai petani sama sekali tidak menguntungkan.
“Selain itu masyarakat juga harus diberdayakan dengan memberikan pengetahuan dan skill dan pendampingan dalam memproduksi hal-hal tersebut diatas,” tegasnya.
Marwan menilai pengetahuan dan keterampilan atau keahlian serta pendampingan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan intensif, berkelanjutan, dan gratis.
Menurut dia, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan berbasis lokal baik sekolah menengah dan sekolah tinggi pertanian, LSM, Koperasi, dan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dengan subsistemnya (dinas pertanian dan petugas penyuluh lapangan), serta Kementerian Perdagangan.
“Lebih penting dari semua itu adalah adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada para petani,” katanya.
Kebijakan pemerintah itu menurut dia antara lain menyangkut “land reform”, perlindungan terhadap wilayah pertanian dari rencana industrialisasi serta mengatur mekanisme distribusi dan harga dari hasil pertanian tersebut.  [ant]

 

Tags: